Politik uang lirik Pilkada Kota Depok, Jawa Barat, akan digelar pada 9 Desember 2015. Jelang pencoblosan, politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon marak terjadi. \”Sebanyak 41,3 persen hasil Survei Puskapol UI menyebutkan warga menyatakan ada tawaran uang ataupun barang untuk memilih pasangan calon,\” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia http://gamesbadge.com/advantages-of-contact-lenses-over-glasses/3391 (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani, di Kampus UI Depok, Jumat (27/11/2015). Bahkan, lanjut dia, ada 88,2 persen responden menilai akan ada tawaran politik uang dari pihak tim kampanye pasangan calon untuk mengarahkan memilih calon kepala daerah tertentu. \”Angka survei ini menunjukkan jika adanya situasi kesenjangan antara antusiame dengan minimnya
informasi pilkada, membuka kemungkinan terjadinya politik uang,\” ujar wanita yang akrab disapa Dhani ini. Survei Puskapol UI dilakukan sejak 27 Oktober hingga 6 November 2015 dengan asumsi populasi sebanyak 1.221.981 pemilih dengan margin error dari penelitian sebanyak 3,99 persen. Survei dan temuannya menyimpulkan bahwa proses pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Sosialisasi dan informasi masih dinilai minim dan berkebalikan dengan antusiasme warga yang dinilai tinggi. \”Ketimpangan antara antusiasme dan informasi harus disikapi serius oleh penyelenggara,\” ungkap dia. Dhani mengatakan, survei ini juga menanyakan tentang sikap warga terhadap politik uang dan ada kecenderungan warga untuk bersikap kritis terhadap praktik bagi-bagi uang
pada masa kampanye. Pada sisi lain, imbuhnya, warga juga cenderung pragmatis. Pertama mayoritas sebanyak 77 persen responden akan bersikap menerima uang jika ada tawaran tetapi tidak memilih kandidat yang menjanjikan uang tersebut. http://obatbenjolandileher.net/acupressure-for-the-face.php Pilkada Kota Depok, Jawa Barat, diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan Dimas Oky Nugroho dengan Babai Suhaimi yang diusung PDI Perjuangan, PKB, PAN dan Nasdem. Pasangan calon ini mendapat nomor urut 1.
Politik uang muktamar nu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar