Virtual Office Jakarta Selatan Sambut Dingin Pelonggaran Depe KPR Setelah sekian lama disuarakan kalangan pengembang Bank Indonesia (BI) akhirnya merevisi aturan tentang loan to value (LTV) atau rasio pinjaman dengan nilai aset. LTV adalah batas tertinggi kredit yang dpt diberikan bank penyalur KPR yang membatasi maksimal 70 persen untuk hunian tipe 70 m2 ke atas sehingga konsumen wajib menyediakan virtual office jakarta selatan uang muka sebesar 30 persen. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, utk rumah tipe 70 m2 ke atas bank dibolehkan dibolehkan membiayai maksimal 80 persen atau naik sebesar Sepuluh persen dari ketentuan sebelumnya sebesar 70 persen. Dengan demikian konsumen cukup menyediakan uang muka atau depe 20 persen dari sebelumnya 30 persen.
Relaksasi uang muka ini hanya terbatas pada bank penyalur KPR yang nilai non performing loan (NPL) atau kredit bermasalahnya tidak lebih dari 5 persen. Jika NPL di atas angka tersebut masih tetap diberlakukan aturan lama, yaitu pembiayaan maksimal 70 persen. “Jadi rata-rata dinaikan sebesar Sepuluh persen, begitupun untuk ketentuan KPR rumah kedua serta seterusnya, masing-masing dinaikan 10 persen sementara utk bank syariah naik 5 persen. Untuk hunian kedua & seterusnya di bawah tipe 70 persen LTV-nya jg dinaikan 10 persen,” ujarnya kepada media di Jakarta, Selasa (26/5). Namun relaksasi depe KPR ini ditanggapi dingin oleh kalangan pengembang. Amran Nukman, Ketua
DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta menyebut pelongaran ini tidak banyak pengaruhnya terhadap pasar properti. Pertumbuhan sektor ini sekarang terhalang oleh dampak kenaikan harga BBM dan tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi. “Pelonggaran LTV ketika ini seperti hiburan saja, efeknya paling cuma akn meningkatkan industri properti 10-15 persen. Bandingkan dengan sebelum pemerintah memberlakukan aturan ini, pertumbuhan properti ketika tersebut mencapai 40-50 persen,” ujarnya. Menurut Amran, kalau pertumbuhan industri properti mau dikembalikan seperti dulu seharusnya aturan tentang LTV tidak perlu ada, demikian jg soal KPR inden. Jadi, penghapusan LTV & KPR nomad service office jakarta inden menjadi satu paket untuk mendorong pertumbuhan sektor property.
“Selama dua hal ini masih diatur oleh pemerintah kita nggak dpt berharap pertumbuhan akan sebagus dulu. Jadi, kalau baru sekarang LTV dilonggarkan, aku menyebutnya hiburan sesaat saja,” tandasnya.
Virtual Office Jakarta Selatan Sambut Dingin Pelonggaran Depe KPR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar